logo

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM TA 2020

Berikut Kami Umumkan Pendaftaran Kerjasama dengan Lembaga Hukum untuk menjadi Pemberi Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2020     &nb
PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM TA 2020

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019

Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemer
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN UNDANGAN APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZI MENUJU WBK TAHUN 2019

         Pengadilan Agama Lamongan telah mengikuti Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBB
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN UNDANGAN APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZI MENUJU WBK TAHUN 2019

Pengadilan Agama Lamongan Mengikuti Evaluasi Zona Integritas dari KemenPAN-RB

          Pada Hari Selasa, 12 November 2019, Pengadilan Agama Lamongan mengikuti Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebaga
Pengadilan Agama Lamongan Mengikuti Evaluasi Zona Integritas dari KemenPAN-RB

KPA. Lamongan Menghadiri Upacara Hari Jadi Jatim ke 74

               Upacara peringatan hari jadi Jatim ke 74 di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di Alun-Alun Lamongan pada hari seni
KPA. Lamongan Menghadiri Upacara Hari Jadi Jatim ke 74

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 395

Pengadaan Barang Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

A.

PENDAHULUAN

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3.Lampiran I - Perencanaan
4.Lampiran II - Barang
5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8.Lampiran V - Jasa Lainnya
9.Lampiran VI - Swakelola

C.

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

 

JENIS DOKUMEN

 

Pengadaan Barang Pascakualifikasi

 

Pengadaan Barang Prakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com