logo

Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H dan Pamit Kenal Jumat 13 November 2020

Jum'at, 13 November 2020. dilangsungkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H dan Pamit Kenal Sekretaris, Panmud Permohonan, Panitera pengganti Pengadilan Agama Lamong
Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H dan Pamit Kenal Jumat 13 November 2020

PA Lamongan Upacara Memperingati Hari Pahlawan Nasional Tahun 2020

Lamongan, 10 November 2020 tepat pukul 07.30 WIB dilaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung R
PA Lamongan Upacara Memperingati Hari Pahlawan Nasional Tahun 2020

PA Lamongan mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan ke 75 Secara Virtual online

    Pada Hari ini tanggal 17 Agustus 2020, Pa Lamongan mengikuti Upacara secara Virtual, sesuai surat SEKMA Nomor 1396/SEK/HM.01.2/8/2020. Upacara ini dilaksanakan di
PA Lamongan mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan ke 75 Secara Virtual online

Sidang keliling dan Pembagian sejuta masker bersama muspika di desa Sumberwudi Kec. Karanggeneng Lamongan 07 Agustus 2020

Pembukaan Acara Sidang Keliling di buka pada pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh Muspika. Sebelum Kegiatan sidang keliling dibuka, Para pegawai Apel bersama dengan muspika kec. k
Sidang keliling dan Pembagian sejuta masker bersama muspika  di desa Sumberwudi Kec. Karanggeneng Lamongan 07 Agustus 2020

Sidang keliling di desa Sumberwudi Kec. Karanggeneng Lamongan 24 Juli 2020

Pengadilan Agama Lamongan pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 menggelar Sidang Keliling Ke empat dan Penyuluhan Hukum di bulan Juli di tahun 2020 di Kantor Kecamatan Su
Sidang keliling di desa Sumberwudi Kec. Karanggeneng Lamongan 24 Juli 2020

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

chat

-------------Whatsapp-----------

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Direktori Putusan

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

Gugatan Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Informasi ACO

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak

e-litigasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu.

siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 704

Pengadaan Barang Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

A.

PENDAHULUAN

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3.Lampiran I - Perencanaan
4.Lampiran II - Barang
5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8.Lampiran V - Jasa Lainnya
9.Lampiran VI - Swakelola

C.

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

 

JENIS DOKUMEN

 

Pengadaan Barang Pascakualifikasi

 

Pengadaan Barang Prakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana berikut :

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com