logo

Live Streaming Diskusi Pengembangan Aplikasi Gugatan Mandiri Dengan Badilag

           Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan menyaksikan bersama siaran langsung/ live streaming dengan tema “
Live Streaming Diskusi Pengembangan Aplikasi Gugatan Mandiri Dengan Badilag

Pengadilan Agama Lamongan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Launching Inovasi Pelayanan PA Se-Jawa Timur

Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi dan Launching Inovasi Pelayanan, pada Kamis 23 Januari 2020 bertempat di hotel Gra
Pengadilan Agama Lamongan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Launching Inovasi Pelayanan PA Se-Jawa Timur

Ketua PA. Lamongan Menjadi Nara Sumber DI Program 1000 Guru Pembangunan Peradaban Generasi Milinial Anti Korupsi

               KPA. Lamongan, Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. untuk menjadi nara Sumber dan inspirator pada
Ketua PA. Lamongan Menjadi Nara Sumber DI Program 1000 Guru Pembangunan Peradaban Generasi Milinial Anti Korupsi

72 SMK 1 Lamongan Mengadakan Studi Banding Pembelajaran Anti Korupsi Di PA. Lamongan

         Setelah PA. Lamongan mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh KEMENPAN RB dan ketua Pengadilan Agama Lamongan
72 SMK 1 Lamongan Mengadakan Studi Banding Pembelajaran Anti Korupsi Di PA. Lamongan

Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Tahun 2020

                 Rapat pembinaan dan evaluasi kinerja tahun 2019 PA. Lamongan digelar pada hari Jumat
Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 77

Hak Pelapor Dan Terlapor

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  2. Setiap Orang berhak:

     

    • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Selain hak-hak diatas, pemohon informasi juga berhak atas :

  1. Hak untuk memperoleh pelayanan informasi
  2. Hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan
  3. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang yang diberikan
  4. Hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi

Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

  1. Informasi yang hams diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:

     

    1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
    2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
    3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
    4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
    5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
    7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
    8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
    9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
    10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
  2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
    1. korupsi;
    2. terorisme;
    3. narkotikalpsikotropika;
    4. pencucian uang; atau
    5. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
  1. Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
  1. Peraturan Mahkamah Agung;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  4. laporan tahunan Mahkamah Agung;
  5. rencana strategis Mahkamah Agung;
  6. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.Hak Mengetahui Standart dan Maklumat PelayananPemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012  Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

     

    1. Dasar Hukum
    2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    3. Jangka Waktu
    4. Biaya/ Tarif
    5. Produk Pelayanan
    6. Sarana dan Prasarana
    7. Kompetensi Pelaksana

    dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :

    1. Pelayanan adminidtrasi persidangan
    2. Pelayanan bantuan hukum
    3. Pelayanan pengaduan
    4. Pelayanan permohonan informasi

     Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

    1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
    2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
    3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
    4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
    5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

    Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

    Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :

    Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

    Pasal 37

    1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
    2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

    Pasal 38

    1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
    2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

    Pasal39

    Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com