logo

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443H

-
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443H

Realisasi Anggaran Januari s.d. Maret 2022

-
Realisasi Anggaran Januari s.d. Maret 2022

Statistik Jumlah Perkara Januari s.d. Maret 2022

-
Statistik Jumlah Perkara Januari s.d. Maret 2022

Profil PA Lamongan

-

WBK & WBBM

-
WBK & WBBM

Sertifikat Pencapaian

-
Sertifikat Pencapaian

Zona Integritas

Zona Integritas

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
SIWAS

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

chat

------Whatsapp-----

ALASKA

A L A S K A (Aplikasi Layanan Akta Cerai dan Status Kependudukan)

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Direktori Putusan

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

Gugatan Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Informasi ACO

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak

e-litigasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu.

siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 681

Rincian Biaya Prodeo DIPA

PERKARA DENGAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO DIPA)

      Pembebasan biaya perkara melalui DIPA (Prodeo DIPA) berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

   Pembebasan biaya perkara diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dengan melampirkan buktinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2014.

RINCIAN BIAYA PERKARA PRODEO (DIPA)
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
       
       
No Uraian Biaya Perkara Keterangan
1 Biaya Proses/ATK  Rp                  50.000  
2 Biaya Pendaftran/PNBP  Rp                  30.000  
3 Panggilan Penggugat/Pemohon dan Panggilan Tergugat/Termohon  Rp                280.000  
4 Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon  Rp                  10.000  
5 Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat/Termohon  Rp                  10.000  
6 Materai  Rp                  10.000  
7 Redaksi  Rp                  10.000  
8 Jumlah  Rp                400.000  

Alur pembebasan biaya perkara melaui DIPA (Prodeo DIPA) adalah sebagai berikut :

Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan pembebasan biaya perkara melalui DIPA meliputi :

    1. Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya, kepada ketua Pengadilan Agama Lamongan.
    2. Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
    3. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon kepada panitera.
    4. Panitera memeriksa persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada sekretaris.
    5. Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
    6. Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara;
    7. Ketua pengadilan berdasarkan pertimbangan dari panitera menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, ketua menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara dan perkara diproses sebagaimana proses berperkara dengan biaya.
    8. Kasir menerima penetapan ketua tentang pembebasan biaya perkara dan menginput data para pihak, menginput nominal panjar biaya perkara sejumlah nihil (Rp0,00) dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara, serta memberi nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui menu jurnal.
    9. Kasir mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh kasir serta penggugat/pemohon.
    10. Kasir menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada penggugat/ pemohon untuk diserahkan kepada petugas Meja II.
    11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menguji dan menerbitkan perintah pembayaran pembebasan biaya perkara secara bertahap (rill cost) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan.
    12. Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat keterangan sekretaris kepada kasir.
    13. Kasir menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat keterangan sekretaris dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
    14. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keterangan sekretaris (biaya kurang), maka berdasarkan instrumen ketua majelis, sekretaris dapat menerbitkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
    15. Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka hakim ketua menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

Adapun biaya pembebasan biaya perkara (prodeo DIPA) adalah sebagai berikut :

  1. Materai;
  2. Biaya Pemanggilan para Pihak;
  3. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
  4. Biaya Sita Jaminan;
  5. Biaya Pemeriksaan Setempat;
  6. Biaya Saksi/Ahli;
  7. Biaya Eksekusi;
  8. Alat Tulis Kantor (ATK);
  9. Penggandaaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
  10. Penggandaan salinan putusan;
  11. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
  12. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
  13. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai (Pasal 11 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2014).
  14. Biaya pembebasan biaya perkara (prodeo DIPA) dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Lamongan pada Tahun Anggaran berjalan.

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185 / 0858-5036-0486

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com



PTSP ONLINE