Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Senin (25/11/24) menyelenggarakan Press Realease APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Bertempat di Ruang Kerja, Bendahara PA Lamongan Indah Fajar Dinanti Dalimunthe, A.Md., Bns., menyimak pemaparan capaian kinerja APBN oleh KPPN Bojonegoro periode 31 Oktober 2024. Dimulai pukul 08.00 WIB, Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno bertindak selaku narasumber. Para pejabat perbendaharaan seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Bojonegoro juga turut mengikuti sosialisasi secara daring tersebut. 

Target Penerimaan Pajak KPPN Bojonegoro Tahun 2024 bersumber dari KPP Pratama Bojonegoro, KPP Pratama Lamongan dan KPP Bea Cukai Bojonegoro.  Untuk Belanja Negara Oktober 2024 sebesar Rp. 803,60 M terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp. 78,74 M dan Transfer ke Daerah Rp. 6.116,25 M. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 39,67 M, Belanja Barang Rp. 36,66 M dan Belanja Modal Rp. 2,41 M. Penerimaan PNBP lainnya telah melebihi target yang ditetapkan dan penerimaan cukai masih mendominasi. 

Untuk Transfer ke Daerah mendapat total realisasi hingga Oktober 2024 sebanyak Rp. 724,85 M. Dana tersebut  terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp. 391,43 M dan Dana Alokasi Umum Rp. 166,45 M. Selain itu, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total realisasi Rp. 129,26 M. DAK terdiri dari Dana ALokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 21,61 M dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.  107,65 M. Terakhir, terdapat Dana Desa dengan realisasi s.d. Oktober 2024 sebesar 37,71 M. 

Lima satuan kerja penyerapan tertinggi di lingkungan KPPN Bojonegoro adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro, Pengadilan Agama Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Kemenag Lamongan yang memiliki penyerapan tertinggi mendapat serapan sebesar 101,66% sampai bulan Oktober 2024. Di sisi lain, tiga satuan kerja dengan penyerapan terendah adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Bojonegoro. Dari satker tersebut ada yang menerima DIPA pada bulan Februari dan baru membentuk Pejabat Perbendaharaan bulan Juni 2024. Diharapkan melalui Sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan KPPN Bojonegoro.