logo

WBK & WBBM

-
WBK & WBBM

Zona Integritas

Zona Integritas

Sertifikat Pencapaian

-
Sertifikat Pencapaian

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
SIWAS

SIPPN MENPAN

SIPPN Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

chat

------Whatsapp-----

ALASKA

A L A S K A (Aplikasi Layanan Akta Cerai dan Status Kependudukan)

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Direktori Putusan

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

Gugatan Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Informasi ACO

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak

e-litigasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu.

siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 1043

Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh KPPN Bojonegoro

Selasa, 21 Februari 2023 Pejabat Pembuat Komitmen Siti Sopiyah, S.SI. dan Bendahara Pengeluaran Irma Latifatul Laily, S.Kom  mengikuti Sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro. Sosialisasi diselenggarakan mengenai Penggunaan Katu Kredit Pemerintah Domestik bagi Seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro. Bertempat di Aula Rajekwesi KPPN Tipe A2 Bojonegoro, seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Wilayah Satuan Kerja KPPN Bojonegoro hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Sosialisasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan upaya peningkatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah dalam pembayaran belanja negara. Bertindak sebagai narasumber Bapak Glen selaku Retail Credit Payment Card Department BRI Kanwil Surabaya. Beliau menjelaskan pentingnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dalam keperluan Belanja Pemerintah.

Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, maka pengguna dapat menikmati kelebihan berupa kebebasan dari PPN dan PPh 22. Dalam penggunaannya, transaksi KKP Domestik dapat melalui mobile banking dan QRIS. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbagi menjadi KKP Domestik dan KKP Existing, perbedaan tersebut terdapat pada KKP Domestik menggunakan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) sedangkan  KKP Existing menggunakan Mastercard/Visa.  Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dimaksudkan untuk memaksimalkan efisensi dan efektivitas dalam pembelanjaan negara. –AR

 

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185 / 0858-5036-0486

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com

delegasi.pa.lamongan@gmail.com