Guna memaksimalkan kualitas perencanaan anggaran, Badan Urusan Administrasi MA RI Senin (20/11/23) menyelenggarakan Sosialisasi. Kasubag PTIP Siti Sopiyah, S.Si. bertempat di Ruang Kerja PTIP turut mengikuti Sosialisasi penyusunan Baseline anggaran DIPA TA 2025. Amanda Abidin, S.E., MBA., selaku Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi menyampaikan penjelasannya pada sosialisasi secara daring tersebut. Seluruh Sekretaris, Kasubag PTIP dan Operator pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI turut mengikuti pelaksanaan zoom yang dimulai pukul 13.00 WIB.

Dalam penyusunan baseline wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja agar seluruh Pimpinan mengerti dan mengetahui tentang kebutuhan anggaran pada 2025 mendatang. Untuk kebutuhan anggaran yang sebelumnya telah diusulkan namun belum dipenuhi agar diusulkan kembali pada baseline TA 2025. Dalam penyusunan Baseline kini terdapat aplikasi e-IPLANs dimana pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dapat mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi. Lalu, Pengadilan tingkat banding akan melakukan “verifikasi dan submit” seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukumnya.

Dalam pengisiannya, untuk belanja pegawai hendaknya memperhitungkan kenaikan belanja pegawai sebesar 8% berdasarkan amanat dari Presiden Jokowi. Selain itu, dalam penyusunan anggaran juga harus memperhitungkan hasil promosi/mutasi yang telah menjadi surat keputusan masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan dan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Untuk tunjangan hakim Ad Hoc Tipikor, hakim Ad Hoc PHI, hakim Ad Hoc Perikanan besarannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Di sisi lain, tunjangan kemahalan hakim juga dianggarkan sesuai zona berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 yang telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2016.

Selain belanja pegawai, pada penyusunan anggaran DIPA 01 juga terdapat belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Seluruh usulan dan data dukung diajukan secara online melalui aplikasi e-IPLANs. Diharapkan melalui sosialisasi ini dapat memperjelas dan mempermudah penyusunan anggaran Tahun 2025 oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Apabila penyusunan baseline dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran maka juga akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada para pihak pencari keadilan.