logo

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM TA 2020

Berikut Kami Umumkan Pendaftaran Kerjasama dengan Lembaga Hukum untuk menjadi Pemberi Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2020     &nb
PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM TA 2020

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019

Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemer
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SEBAGAI UNIT KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN UNDANGAN APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZI MENUJU WBK TAHUN 2019

         Pengadilan Agama Lamongan telah mengikuti Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBB
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN MENDAPATKAN UNDANGAN APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZI MENUJU WBK TAHUN 2019

Pengadilan Agama Lamongan Mengikuti Evaluasi Zona Integritas dari KemenPAN-RB

          Pada Hari Selasa, 12 November 2019, Pengadilan Agama Lamongan mengikuti Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebaga
Pengadilan Agama Lamongan Mengikuti Evaluasi Zona Integritas dari KemenPAN-RB

KPA. Lamongan Menghadiri Upacara Hari Jadi Jatim ke 74

               Upacara peringatan hari jadi Jatim ke 74 di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di Alun-Alun Lamongan pada hari seni
KPA. Lamongan Menghadiri Upacara Hari Jadi Jatim ke 74

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 327

Mekanisme Pengaduan

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

Disampaikan secara tertulis

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan ditindaklanjuti;
  3. Dalam hal pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

Menyebutkan informasi secara jelas

  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    • Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat terlapor bertugas;
    • Perbuatan yang dilaporkan;
    • Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    • Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama dalam informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Tata Cara Pengiriman

  1. Pengaduan ditujukan kepada:
    • Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
    • Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop.

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Meja Pengaduan di Kantor Pengadilan Agama Lamongan da. Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan 62291

2. Email : pa.lamongan@gmail.com download Formulir Pengaduan disini

3. Melalui SIWAS Mahkamah Agung RI di link ini SIWAS

atau dengan mempergunakan Formulir Pengaduan Online kami atau mempergunakan Sistem Online Layanan Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak-hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
  2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Selengkapnya:

 

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: Nama pelapor#NIP#satker#ibukota provinsi#nama terlapor#isi pengaduan.

Selengkapnya:

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com