Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jum'at (27/09/24) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara daring. Bertempat di Ruang Media Center, Ketua PA Lamongan H. Ridwan Fauzi, S.Ag., MH., dan Wakil Ketua Husnawati, S.Ag., M.Sy., didampingi para Hakim, Panitera dan Panmud dengan kompak menyimak pemaparan narasumber. Bertindak selaku narasumber Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. H. Busra, S.H., M.H. Dimulai pukul 08.00 WIB, beliau memaparkan materi tentang Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. menyampaikan sambutannya sebagai pembuka acara Bimbingan Teknis kali ini. “Saya mengajak seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia, baik para hakim maupun tenaga teknis lainnya untuk menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk Upaya Bersama. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam menyelesaikan perkara. Selain itu, bimbingan teknis bertujuan untuk mewujudkan kualitas putusan yang memenuhi tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum yang tentunya membutuhkan kinerja hakim dan aparatur yang berkualitas. Tema pada bimbingan teknis kali ini merefleksikan diri sebagai hakim dan aparatur di lingkungan peradilan agama mengingat sejak terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama dalam menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara.” Jelas beliau. 

Selanjutnya, Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Drs. H. Busra, S.H., M.H. mulai memaparkan materinya. “Terdapat sebanyak 545 perkara ekonomi syariah pada tahun 2023 dan 500 perkara pada tahun 2024 di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua hakim dan tenaga teknis di Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama menerima perkara tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita semua agar tidak lengah dan harus selalu meningkatkan kompetensi mengenai perkara ekonomi syariah yang secara jelas di UU No. 3 Tahun 2006 merupakan salah satu kewenangan kita.” Terang Drs. H. Busra, S.H., M.H. kepada para hadirin. 

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Sedangkan Tata Kelola Syariah pada bank merupakan struktur, proses dan mekanisme pengelolaan bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 10 POJK No. 2/2024) dan diwujudkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah. Diharapkan melalui Bimbingan Teknis Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah ini dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan para Hakim dan Tenaga Teknis lainnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.