logo

JAM PELAYANAN TERBARU PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN VIRUS CORONA

JAM PELAYANAN TERBARU  PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN  VIRUS CORONA (COVID-19)
JAM PELAYANAN TERBARU  PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN  VIRUS CORONA

PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA Ketua PA Lamongan mengeluarkan Pengumuman yang ditujukan pada masyarakat pencari kead
PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PA LAMONGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

Tangkal Penyebaran Virus Corona Dinkes Lamongan Lakukan Fogging Ke PA Lamongan 2020

Beragam cara untuk mencegah virus corona. Jika selama ini istilah fogging dilakukan untuk membasmi nyamuk penyebab demam berdarah. Namun di Lamongan Jawa Timur kata fogging bis
Tangkal Penyebaran Virus Corona Dinkes Lamongan Lakukan Fogging Ke PA Lamongan 2020

Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara

Hitung taksiran panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Lamongan

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 478

Pengadaan Barang Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

A.

PENDAHULUAN

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3.Lampiran I - Perencanaan
4.Lampiran II - Barang
5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8.Lampiran V - Jasa Lainnya
9.Lampiran VI - Swakelola

C.

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

 

JENIS DOKUMEN

 

Pengadaan Barang Pascakualifikasi

 

Pengadaan Barang Prakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi

 

Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi

 

Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat

 

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat

 

Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

Hubungi Kami

PA Lamongan

Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa Timur 62291

(0322) 321185

(0322) 311017

pa.lamongan@gmail.com