Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Selasa, 18 September 2018
shade

jr1

Judhi Kristantini Manajer Senior ring 1 AIPJ, Harijah dan Yuyuk Andrianti (KPK)

      Ketua PA. Lamongan Dr. Hj. Harijah D., M.H. menghadiri acara Indonesian Judicial Reform Forum yang diselenggarakan di gedung yang cukup megah, yakni di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jln. Merdeka Selatan no. 11 Jakarta Pusat atas undangan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) dan diundang sebagai agen/duta SPAK (sebuak gerakan anti korupsi oleh perempuan-prempuan Indonesia kerjasama AIPJ 2 dan KPK).

jr2

       Tampak Hadir lebih awal pada acara pembukaan adalah Dirjen Badilag Dr. H. Abd. Manaf, S.H., M.H. Hadir pula dalam acara pembukaan tersebut antara lain adalah para yang mulia ketua Kamar MARI di bidangnya dan para hakim agung MARI serta para undangan lain dari dalam dan luar negeri.

       Pendukung acara tersebut adalah Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP)., Institute Criminal Justice Reform (ICJR)., PUSKAPA MaPPI PHUI., AIPJ 2., Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)., Indonesian Corruption Wact (ICW)., USAID cegah dan USAID Maju, aThe Asian FoundationgEU-UNDP SUSTAIN. Foru yang berskala besar ini mempertemukan lintas pemangku kepentingan dalam pembaharuan Peadilan secara berkelanjutan.

       Tema-tema yang menjadi topik diskusi panel adalah Refleksi Pembaharuan Peradilan Indonesia, Praktik Yurisprudensi dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental, Kepastian Hukum Dan Iklim Usaha Indonesia, Efisiensi dan Transparansi Manajemen Perkara di Pengadilan, Penerapan Prinsip Peradilan yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Memberantas Prilaku Koruptif di Peradilan, Pendidikan Profesi di Sektor Peradilan, Pengelolaan Pengetahuan di Sektor Peradilan dan akses keadilan bagi kelompok rentan.

jr3

       Acara dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Dr. HM. Syarifuddin, S.H., M.H. salah satu panelis di divisi Praktik Yurisprudensi dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental bersama Prof. Adrian Bedner dari Leiden University dan didivisi Memberantas Prilaku Koruptif di Peradilan tampil Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai salah satu panelis. Diskusi menghangat ketika mengangkat praktek pungli yang masih ada di Pengadilan seperti registrasi surat kuasa seharusnya Rp. 5.000,- namun dipungut melebihi, juga biaya salinan putusan melebihi ketentuan yang berlaku. Dari KPK mengangkat salah satu item, yakni mengantar secara berombongan ketika ada yang dimutasi dan dipertanyakan dari mana budgetnya. Semoga manfaat.

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+

Alih Bahasa